Oleh: Hadi Hartono
Abstrak:
Tulisan ini menganalisis secara kritis dua bulan pertama masa kepemimpinan Gubernur Andra Soni di Provinsi Banten. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kritis, tulisan ini membahas langkah-langkah kebijakan yang diambil dalam sektor pendidikan, infrastruktur, birokrasi, dan sosial. Temuan awal menunjukkan bahwa Andra Soni memiliki komitmen kuat terhadap reformasi pelayanan publik dan pembangunan masyarakat berbasis partisipasi. Namun, berbagai tantangan struktural dan implementatif masih harus dihadapi untuk memastikan efektivitas program jangka panjang.
Pendahuluan
Pendahuluan
Provinsi Banten, sebagai provinsi yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta, memiliki posisi strategis dalam peta pembangunan nasional. Dengan penduduk lebih dari 12 juta jiwa, tantangan pembangunan di Banten meliputi kesenjangan wilayah, kualitas pendidikan, infrastruktur dasar, dan birokrasi yang efisien. Dalam konteks ini, kepemimpinan Gubernur Andra Soni sejak dilantik pada Februari 2025 menjadi sorotan.
Profil dan Visi Kepemimpinan Andra Soni
Profil dan Visi Kepemimpinan Andra Soni
Andra Soni merupakan tokoh politik yang memiliki rekam jejak di legislatif dan dikenal dengan pendekatan yang inklusif. Dalam masa kampanye dan awal masa jabatannya, ia mengusung visi Banten yang inklusif, maju, dan berdaya saing. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya pelayanan publik yang efisien, bebas pungli, dan pembangunan berbasis kebutuhan rakyat.
Kebijakan Pendidikan:
Kebijakan Pendidikan:
Sekolah Gratis untuk Semua Kebijakan pendidikan menjadi prioritas utama. Pada bulan pertama, Andra Soni menegaskan bahwa semua siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah negeri dan swasta tidak dipungut biaya (bantenprov.go.id, 2025). Ini merupakan lompatan penting dalam pemerataan akses pendidikan di Banten. Namun, tantangan ke depan meliputi pembiayaan yang berkelanjutan, kualitas tenaga pengajar, dan distribusi sarana prasarana yang merata di pelosok desa.
Infrastruktur:
Infrastruktur:
Jalan Desa dan Rumah Layak Huni Dalam bidang infrastruktur, program pembangunan jalan desa dan rumah layak huni modular menjadi andalan. Proyek ini dimulai dengan pembangunan rumah modular di Desa Cokop Sulanjana, Kabupaten Lebak (detik.com, 2025). Proyek ini menyasar daerah-daerah yang selama ini luput dari pembangunan infrastruktur dasar. Namun perlu ada mekanisme pengawasan ketat agar proyek tidak terjebak dalam pemborosan anggaran dan korupsi.
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Andra Soni berani menyentuh sektor pelayanan publik yang rawan pungli. Ia menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang terlibat praktik pungutan liar, terutama di kantor Samsat (detak.co.id, 2025). Ini merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Namun, untuk reformasi yang berkelanjutan, dibutuhkan sistem insentif dan peningkatan kapasitas aparatur.
Program Sosial:
Program Sosial:
Beasiswa dan Penghargaan bagi Wajib Pajak Program sosial berupa beasiswa bagi warga miskin hingga jenjang sarjana dan hadiah umroh bagi wajib pajak kendaraan bermotor adalah langkah inovatif yang menggabungkan insentif moral dan finansial (bantenprov.go.id, 2025). Program ini tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kontribusi masyarakat terhadap pembangunan.
Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat
Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat
Andra Soni memastikan bahwa kebijakan yang ia jalankan selaras dengan agenda pemerintah pusat. Ini tampak dalam sinkronisasi program pendidikan dan infrastruktur (detik.com, 2025). Hal ini menjadi penting dalam memastikan efisiensi anggaran dan koordinasi lintas sektoral.
Tantangan Struktural dan Implementatif
Tantangan Struktural dan Implementatif
Beberapa tantangan yang masih perlu diperhatikan antara lain:
Ketersediaan anggaran untuk program jangka panjang
Ketimpangan pembangunan antara daerah pesisir dan pedalaman
Resistensi birokrasi terhadap perubahan
Monitoring dan evaluasi kebijakan secara transparan
Partisipasi Publik dan Transparansi
Ketersediaan anggaran untuk program jangka panjang
Ketimpangan pembangunan antara daerah pesisir dan pedalaman
Resistensi birokrasi terhadap perubahan
Monitoring dan evaluasi kebijakan secara transparan
Partisipasi Publik dan Transparansi
Andra Soni membuka ruang partisipasi publik melalui dialog dengan masyarakat, serta menyampaikan pentingnya kritik dan masukan (facebook.com, 2025). Namun partisipasi masyarakat harus difasilitasi dengan platform yang efektif dan dapat diakses semua kalangan, termasuk melalui teknologi digital.
Kesimpulan
Dua bulan pertama masa jabatan Gubernur Andra Soni menunjukkan arah kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik, pemerataan, dan transparansi. Meskipun program-program awal telah berjalan positif, tantangan implementasi dan kesinambungan masih menjadi pekerjaan rumah utama. Keberhasilan pemerintahan Andra Soni akan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menjaga konsistensi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara luas.
Kesimpulan
Dua bulan pertama masa jabatan Gubernur Andra Soni menunjukkan arah kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik, pemerataan, dan transparansi. Meskipun program-program awal telah berjalan positif, tantangan implementasi dan kesinambungan masih menjadi pekerjaan rumah utama. Keberhasilan pemerintahan Andra Soni akan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menjaga konsistensi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara luas.
Daftar Pustaka:
-
bantenprov.go.id. (2025). "Gubernur Banten Andra Soni Tegaskan Sekolah Gratis Dimulai."
-
detik.com. (2025). "Andra Soni Minta Pembangunan Rumah Modular Bebas PPN."
-
detak.co.id. (2025). "Andra Soni Akan Berikan Sanksi Pegawai yang Lakukan Pungli."
-
facebook.com. (2025). "Gubernur Andra Soni Buka Ruang Masukan dari Masyarakat."
-
sorotnews.co.id. (2025). "Sekolah Gratis Tetap Jalan Meski Ada Efisiensi Anggaran."
-
bantenprov.go.id. (2025). "Hadiah Umroh Bagi Wajib Pajak."
-
detik.com. (2025). "Sinkronisasi Program Banten dengan Pemerintah Pusat."