Dua Bulan Pramono Anung Memimpin Jakarta: Analisis Kritis
Oleh: Hadi Hartono
Abstrak
Tulisan ini menganalisis kepemimpinan Pramono Anung selama dua bulan pertama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Analisis difokuskan pada langkah kebijakan, pendekatan birokrasi, penyelesaian masalah sosial, dan evaluasi institusional. Kajian ini penting mengingat Jakarta sebagai barometer politik dan administrasi nasional. Berdasarkan data sekunder dan publikasi resmi, tulisan ini menyimpulkan bahwa pendekatan teknokratis dan simbolik Pramono memiliki potensi membangun fondasi baru, namun perlu diuji melalui keberlanjutan dan partisipasi masyarakat.
Kata kunci: Pramono Anung, Jakarta, kebijakan publik, evaluasi birokrasi, kepemimpinan transisional.
1. Pendahuluan
DKI Jakarta bukan sekadar ibu kota negara; ia adalah pusat ekonomi, politik, dan budaya Indonesia. Oleh karena itu, setiap perubahan kepemimpinan di Jakarta memiliki implikasi nasional. Setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada awal 2025, Pramono Anung memasuki panggung politik lokal dengan beban harapan dan ekspektasi tinggi.
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dua bulan pertama kepemimpinan Pramono Anung, dengan fokus pada strategi pemerintahan, respon terhadap isu publik, serta efektivitas langkah-langkah kebijakan awal.
2. Latar Belakang: Figur Pramono dan Transisi Politik
Pramono Anung dikenal luas sebagai politisi senior PDI Perjuangan, mantan Sekretaris Kabinet, dan komunikator politik yang piawai. Pengangkatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta terjadi dalam konteks politik transisional, pasca pemilu, dan dalam dinamika baru relasi pusat-daerah.
Karakter teknokratis Pramono menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Ia bukan figur lokal Jakarta, namun membawa pengalaman pemerintahan pusat. Ini menjadi latar yang penting dalam membaca langkah-langkah awalnya.
3. Reformasi Birokrasi: "Tidak Butuh Slogan"
Salah satu pernyataan awal Pramono yang menarik perhatian adalah: "Saya tidak butuh slogan. Yang penting kerja." (Metrotvnews, 2025). Ini menandai pendekatan yang berbeda dari beberapa pendahulunya yang lebih mengandalkan kampanye simbolik.
Langkah konkret yang diambil termasuk evaluasi masa kerja petugas PPSU dari satu tahun menjadi tiga tahun, yang dimaksudkan untuk memberikan stabilitas kerja dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik (BeritaSenator, 2025). Pendekatan ini menunjukkan fokus pada keberlangsungan dan akuntabilitas birokrasi tingkat bawah.
4. Evaluasi BUMD: Transparansi dan Audit Kinerja
Salah satu terobosan penting dalam dua bulan pertama adalah keputusan untuk mengevaluasi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bukan hanya Bank DKI yang sempat menjadi sorotan karena kebocoran anggaran (Detik, 2025). Evaluasi ini menunjukkan orientasi Pramono pada transparansi keuangan dan efisiensi korporasi daerah.
Kebijakan ini juga menunjukkan keberanian politik dalam memutus mata rantai “comfort zone” para elite birokrasi dan politisi lokal yang kerap berkepentingan dalam struktur BUMD.
5. Isu Sosial: Kasus Kampung Bayam
Salah satu isu krusial yang ditangani adalah polemik relokasi warga Kampung Bayam. Dalam program 100 harinya, Pramono menargetkan penyelesaian konflik ini dalam waktu kurang dari satu bulan (Tempo, 2025). Strategi ini mengindikasikan kecepatan dan responsivitas terhadap masalah akar rumput.
Namun, hingga kini, penyelesaian tersebut belum sepenuhnya tuntas dan masih menyisakan ketegangan antara pemerintah, masyarakat, dan pengembang. Ini menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh kapasitas koordinasi dan negosiasi lintas aktor.
6. Simbolisme Politik dan Relasi Sosial
Dalam dua bulan terakhir, Pramono juga aktif menghadiri kegiatan sosial, keagamaan, dan pemuda. Misalnya, dalam acara buka puasa bersama dan pengukuhan pengurus Karang Taruna 2025–2030, ia menyampaikan pentingnya menjaga kerukunan sebagai prasyarat pembangunan (Dinsos Jakarta, 2025).
Simbolisme ini tidak bisa diabaikan. Ia menunjukkan upaya membangun legitimasi sosial, terutama di tengah masyarakat urban yang kompleks dan beragam.
7. Gaya Kepemimpinan: Teknis atau Populis?
Analisis terhadap gaya kepemimpinan Pramono menunjukkan pergeseran dari populisme simbolik menuju teknokrasi yang berbasis pada output dan efisiensi. Hal ini terlihat dari minimnya retorika politik dan lebih dominannya komunikasi berbasis data dan kebijakan.
Namun demikian, gaya ini juga menghadapi tantangan dalam hal komunikasi politik. Masyarakat urban Jakarta tidak hanya menilai dari kerja teknis, tetapi juga dari narasi dan keterlibatan emosional yang dibangun.
8. Tantangan Struktural
Meski langkah awal cukup menjanjikan, tantangan besar masih menanti:
-
Ketimpangan wilayah Jakarta Utara dan Selatan
-
Ancaman banjir musiman
-
Kemacetan dan transportasi umum
-
Koordinasi dengan pemerintah pusat dalam masa transisi ibu kota negara
Jika tantangan-tantangan ini tidak segera didekati secara strategis, maka capaian awal yang positif bisa tergerus.
9. Partisipasi Publik dan Masa Depan
Partisipasi warga dan kolaborasi lintas sektor menjadi syarat keberhasilan jangka panjang. Pemerintah perlu membuka kanal aspirasi dan melibatkan komunitas sipil dalam proses perencanaan dan pengawasan.
Teknologi dan platform digital dapat menjadi sarana untuk memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, sekaligus memperkuat transparansi.
10. Kesimpulan
Dua bulan awal kepemimpinan Pramono Anung memperlihatkan kecenderungan positif dalam hal reformasi birokrasi dan transparansi. Namun demikian, efektivitasnya belum dapat diukur secara penuh mengingat pendeknya waktu. Keberhasilan jangka panjang sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola tantangan struktural, memperkuat partisipasi publik, dan menjaga kohesi sosial di tengah dinamika perkotaan Jakarta.
Daftar Pustaka
-
Metrotvnews. (2025). "Tak Butuh Slogan, Pramono: Yang Penting Kerja."
-
BeritaSenator. (2025). "Evaluasi PPSU Menjadi Tiga Tahun Sekali."
-
Detik News. (2025). "Tak Hanya Bank DKI, Pramono Bakal Evaluasi Seluruh BUMD."
-
Tempo.co. (2025). "Pramono Targetkan Penyelesaian Masalah Kampung Bayam Kurang dari Sebulan."
-
Dinsos Jakarta. (2025). "Gubernur Pramono Kukuhkan Karang Taruna dan Tekankan Kerukunan."