Proyek APBD/APBN Undercover: Menelisik Wajah Gelap Anggaran Publik
Oleh: Hadi Hartono
Abstrak Artikel ini membahas praktik penyimpangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka serta studi kasus, tulisan ini mengungkap modus operandi penyalahgunaan anggaran publik, aktor yang terlibat, serta upaya dan tantangan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Hasil analisis menunjukkan bahwa proyek-proyek anggaran rentan dimanipulasi melalui mekanisme politik transaksional dan lemahnya sistem pengawasan, meski terdapat upaya reformasi berbasis teknologi. Artikel ini merekomendasikan perbaikan struktural dan peningkatan peran masyarakat sipil untuk menciptakan tata kelola anggaran yang berintegritas.
Kata Kunci: APBN, APBD, korupsi anggaran, transparansi, good governance, politik anggaran
Pendahuluan
Pengelolaan anggaran publik di Indonesia, baik di tingkat pusat (APBN) maupun daerah (APBD), merupakan instrumen vital dalam menjalankan pembangunan. Namun, berbagai studi dan laporan investigatif menunjukkan bahwa anggaran publik kerap disalahgunakan melalui berbagai skema koruptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anatomi penyimpangan proyek anggaran, peran aktor-aktor di dalamnya, dan efektivitas sistem pengawasan yang ada.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen resmi (UU, laporan BPK, laporan ICW), artikel media investigatif, serta laporan dari lembaga antikorupsi. Penelaahan dilakukan secara tematik dan dikaitkan dengan teori governance dan politik anggaran.
Hasil dan Pembahasan
-
Struktur dan Proses Anggaran di Indonesia Proses penyusunan APBN/APBD melibatkan eksekutif dan legislatif melalui mekanisme perencanaan dan pengesahan. Namun, terdapat celah dalam akuntabilitas karena dominasi kepentingan politik dan rendahnya partisipasi publik.
Modus Penyimpangan Anggaran Modus penyimpangan yang ditemukan antara lain markup, proyek fiktif, proyek siluman, dan intervensi politik dalam proses pengadaan. Data ICW menunjukkan sektor infrastruktur dan pendidikan sebagai sektor paling rentan korupsi.
-
Peran Aktor dan Jaringan Patronase Penyimpangan anggaran melibatkan jejaring antara legislatif, eksekutif, kontraktor, dan broker proyek. Pola patronase ini menjadikan proyek sebagai alat transaksi politik dan ekonomi.
-
Politik Anggaran dan Uang Ketok Palu Proses pembahasan anggaran sering kali melibatkan praktik suap legislatif (uang ketok palu) yang mengaburkan batas antara fungsi pengawasan dan kepentingan pribadi elite politik.
-
Upaya Transparansi dan Kegagalannya Implementasi sistem seperti e-budgeting dan SIPD menghadapi tantangan dalam integritas pengguna. Sistem digitalisasi sering dimanipulasi atau tidak diimplementasikan secara menyeluruh.
-
Peran Investigasi dan Jurnalisme Data Investigasi oleh jurnalis dan LSM menjadi alat penting dalam membuka skandal anggaran. Namun, aktivis sering mendapat intimidasi dan kriminalisasi. Perlindungan terhadap whistleblower masih lemah.
-
Tantangan Reformasi Anggaran Reformasi birokrasi belum menyentuh akar struktural persoalan. Politik uang, budaya patronase, dan lemahnya penegakan hukum menjadi kendala utama dalam menciptakan tata kelola yang bersih.
Kesimpulan
Proyek-proyek APBN/APBD di Indonesia masih rentan disalahgunakan karena lemahnya sistem pengawasan, dominasi elit politik, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Reformasi anggaran memerlukan upaya struktural yang melibatkan teknologi, masyarakat sipil, serta penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
Rekomendasi
- Penguatan mekanisme audit independen dan pelibatan publik.
- Proteksi hukum yang kuat terhadap whistleblower dan jurnalis investigatif.
- Revisi regulasi pengadaan barang dan jasa untuk menutup celah manipulasi.
- Penghapusan politik transaksional dalam pembahasan anggaran.
Daftar Pustaka
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Tahunan BPK (2022, 2023).
- Indonesia Corruption Watch. Laporan Tren Korupsi Anggaran (2015–2023).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Tempo. (2023). "Skandal Anggaran Siluman di Senayan."
- Tirto.id. (2022). "e-Budgeting dan Borok Pengadaan."
- KPK. Statistik Penindakan Tindak Pidana Korupsi Bidang Anggaran.
- Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Kementerian Dalam Negeri.