Sistem Transportasi Umum di Kabupaten Tangerang: Analisis Kritis

Oleh: Hadi Hartono

Pendahuluan

Kabupaten Tangerang, sebagai bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek, mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini menuntut adanya pengembangan infrastruktur transportasi yang memadai untuk mengakomodasi mobilitas penduduk yang semakin meningkat. Namun, pengembangan sistem transportasi umum di Kabupaten Tangerang masih menghadapi banyak tantangan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis menyeluruh mengenai sistem transportasi umum di Kabupaten Tangerang, mencakup evaluasi terhadap kebijakan, infrastruktur, serta dampak sosial dan lingkungan dari transportasi umum yang ada.

Bab 1: Gambaran Umum Transportasi di Kabupaten Tangerang

1.1. Posisi Strategis dan Pertumbuhan Wilayah

Kabupaten Tangerang terletak di Provinsi Banten, berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Sebagai wilayah penyangga, Kabupaten Tangerang mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor ekonomi, industri, dan kependudukan. Seiring dengan pesatnya pembangunan kawasan industri, permukiman, dan fasilitas publik, kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi semakin mendesak.

1.2. Demografi dan Kebutuhan Mobilitas

Dengan jumlah penduduk lebih dari 2,5 juta jiwa, Kabupaten Tangerang memiliki populasi yang sangat padat, terutama di daerah-daerah sekitar kawasan industri dan perumahan. Pola mobilitas di Kabupaten Tangerang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jarak antarwilayah yang jauh, distribusi pusat-pusat aktivitas ekonomi, dan kemacetan lalu lintas. Ini menjadikan kebutuhan akan sistem transportasi yang dapat menghubungkan berbagai daerah menjadi sangat penting.

1.3. Tipe dan Pola Transportasi Umum

Transportasi umum di Kabupaten Tangerang didominasi oleh angkutan kota (angkot), bus antar-kota, dan ojek. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan layanan transportasi publik dengan hadirnya bus Transjakarta dan Kereta Rel Listrik (KRL), jangkauan transportasi publik di kabupaten ini masih terbatas. Sebagian besar penduduk mengandalkan kendaraan pribadi, seperti motor dan mobil, yang mengarah pada kemacetan parah di beberapa ruas jalan utama.

Bab 2: Evaluasi Infrastruktur Transportasi Umum

2.1. Ketersediaan dan Konektivitas Moda Transportasi

Salah satu masalah utama dalam sistem transportasi di Kabupaten Tangerang adalah keterbatasan jaringan transportasi publik yang menghubungkan berbagai wilayah. Daerah-daerah terpencil dan daerah perbatasan sering kali tidak terjangkau oleh moda transportasi umum yang memadai. Meskipun ada jaringan angkutan umum seperti angkot, bus, dan taksi, banyak kawasan yang masih belum dilayani dengan baik.

Hal ini menciptakan ketimpangan dalam aksesibilitas, di mana masyarakat di daerah pusat atau kawasan industri memiliki akses yang lebih mudah, sementara mereka yang tinggal di pinggiran harus bergantung pada kendaraan pribadi atau angkutan tidak terjadwal yang sering kali tidak aman dan tidak nyaman.

2.2. Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana transportasi umum yang tersedia di Kabupaten Tangerang, seperti bus dan angkot, sebagian besar masih dalam kondisi kurang baik. Banyak angkutan kota yang sudah uzur dan tidak memenuhi standar kenyamanan bagi penumpangnya. Di sisi lain, infrastruktur pendukung, seperti halte, terminal, dan jalan, juga banyak yang tidak terawat dengan baik.

Sebagian besar terminal dan halte angkutan umum tidak memiliki fasilitas dasar seperti tempat duduk yang nyaman, papan informasi, dan fasilitas perlindungan dari cuaca. Beberapa terminal bahkan sering kali tidak terjaga dengan baik, menyebabkan kesan tidak aman bagi penumpang.

2.3. Integrasi Moda Transportasi

Salah satu tantangan terbesar dalam sistem transportasi di Kabupaten Tangerang adalah kurangnya integrasi antar moda transportasi. Meskipun ada moda transportasi besar seperti bus dan kereta, tidak ada sistem yang memadai untuk menghubungkan moda-moda ini dengan mulus. Ketergantungan pada angkot yang tidak terjadwal membuat peralihan antar moda menjadi lebih sulit dan memakan waktu. Oleh karena itu, pengembangan transportasi terintegrasi, seperti pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), sangat diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antarmoda.

Bab 3: Regulasi dan Kebijakan Transportasi

3.1. Kebijakan Pemerintah Daerah dan Nasional

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencoba mengembangkan kebijakan transportasi untuk mengatasi masalah mobilitas penduduk. Beberapa inisiatif yang telah dijalankan termasuk pembentukan jalur angkutan umum dan pengembangan jalur sepeda di beberapa area. Namun, kebijakan-kebijakan ini seringkali tidak terkoordinasi dengan baik dengan kebijakan nasional dan daerah lain, seperti Pemerintah Provinsi Banten atau Pemerintah Kota Tangerang.

Peraturan seperti Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum di Kabupaten Tangerang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan transportasi di daerah ini, namun sering kali kurang dijalankan secara efektif. Hal ini mengarah pada fragmentasi dalam pengelolaan dan pengawasan transportasi publik.

3.2. Peran Pemda dan Swasta dalam Pengembangan Infrastruktur

Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang berperan dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur transportasi umum. Namun, keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan layanan angkutan umum belum optimal. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta, termasuk pengembang properti dan perusahaan transportasi, perlu ditingkatkan agar lebih banyak investasi yang dapat mendorong perkembangan infrastruktur transportasi yang lebih baik.

3.3. Regulasi Keamanan dan Keselamatan

Keamanan dan keselamatan transportasi publik di Kabupaten Tangerang masih menjadi masalah. Banyak angkutan umum yang tidak memenuhi standar keselamatan, seperti penggunaan sabuk pengaman dan pengawasan atas sopir yang tidak berlisensi. Pemerintah perlu memperketat pengawasan dan penegakan hukum terkait keselamatan transportasi publik, termasuk menyediakan pelatihan bagi pengemudi angkutan umum dan meningkatkan fasilitas keamanan di terminal dan halte.

Bab 4: Dampak Sosial dan Lingkungan dari Sistem Transportasi Umum

4.1. Emisi dan Polusi Udara

Keterbatasan transportasi publik yang efisien memaksa masyarakat untuk lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini menyebabkan peningkatan polusi udara yang cukup signifikan di daerah-daerah padat penduduk, seperti Serpong dan Tangerang Selatan. Selain itu, kendaraan angkutan umum yang tidak terawat juga turut menyumbang emisi gas buang yang merugikan lingkungan.

Pemanfaatan kendaraan listrik atau bus ramah lingkungan dapat menjadi solusi untuk mengurangi polusi udara. Kebijakan untuk mengganti kendaraan berbahan bakar fosil dengan kendaraan ramah lingkungan perlu didorong sebagai langkah mitigasi dampak lingkungan.

4.2. Kemacetan Lalu Lintas

Kemacetan lalu lintas di Kabupaten Tangerang merupakan masalah yang terus berkembang, seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi dan minimnya alternatif transportasi umum yang terintegrasi. Lalu lintas yang macet memperlambat waktu perjalanan dan meningkatkan konsumsi bahan bakar, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Sebagai upaya mengatasi kemacetan, pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dan efisien sangat diperlukan.

4.3. Ketimpangan Sosial dalam Akses Transportasi

Ketimpangan dalam akses terhadap transportasi umum juga menciptakan ketimpangan sosial di Kabupaten Tangerang. Mereka yang tinggal di kawasan pinggiran atau yang tidak terjangkau oleh transportasi publik yang baik cenderung tertinggal dalam hal akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, pemerataan akses transportasi menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Bab 5: Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi untuk Masa Depan

5.1. Peran Teknologi dalam Meningkatkan Layanan Transportasi

Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki sistem transportasi umum. Di era digital ini, aplikasi berbasis GPS dan pemantauan real-time bisa memberikan kemudahan bagi pengguna untuk merencanakan perjalanan mereka. Teknologi juga memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien untuk meningkatkan operasional armada angkutan umum, seperti memprediksi kepadatan penumpang dan mengatur jadwal keberangkatan yang lebih akurat.

Salah satu contoh yang dapat diterapkan di Kabupaten Tangerang adalah penggunaan sistem manajemen transportasi yang berbasis cloud, yang memungkinkan pengelola armada untuk melacak dan mengatur perjalanan kendaraan secara efisien. Selain itu, penerapan sistem tiket elektronik yang dapat digunakan untuk semua moda transportasi (angkot, bus, kereta) akan memberikan kemudahan dalam pembayaran dan mengurangi kemacetan di titik-titik transaksi.

5.2. Penerapan Bus Rapid Transit (BRT) dan LRT

Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) dan Light Rail Transit (LRT) merupakan langkah strategis yang bisa diterapkan di Kabupaten Tangerang untuk mengurangi ketergantungan pada angkutan pribadi dan angkot. Pembangunan jalur BRT yang terpisah dengan jalur kendaraan pribadi dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kecepatan transportasi. Selain itu, penerapan LRT sebagai moda transportasi massal dapat menghubungkan area yang jauh dan mengurangi volume kendaraan di jalan raya.

BRT dapat dimulai dengan pengembangan rute utama yang menghubungkan kawasan industri dengan pusat pemerintahan dan daerah perumahan. Implementasi BRT yang terintegrasi dengan sistem transportasi lain seperti kereta dan bus kota akan memudahkan peralihan moda bagi masyarakat.

5.3. Pembangunan Terminal Terpadu

Pembangunan terminal terpadu yang mengintegrasikan berbagai moda transportasi menjadi kebutuhan penting bagi Kabupaten Tangerang. Terminal ini akan menjadi titik koneksi utama yang menghubungkan bus kota, angkot, dan kereta, sehingga penumpang dapat dengan mudah berpindah dari satu moda ke moda lainnya. Dalam hal ini, desain terminal harus memprioritaskan kenyamanan penumpang, mulai dari penyediaan ruang tunggu yang nyaman hingga fasilitas untuk penyandang disabilitas.

Selain itu, pengembangan terminal juga harus dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat parkir untuk kendaraan pribadi, ruang penyimpanan barang, dan fasilitas pendukung lainnya. Semua hal ini akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi penumpang, serta mengurangi waktu yang dihabiskan untuk berpindah antar moda transportasi.

5.4. Infrastruktur Ramah Lingkungan

Kabupaten Tangerang perlu mengembangkan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan, salah satunya dengan memperkenalkan kendaraan listrik untuk angkutan umum. Kendaraan listrik yang bebas emisi akan mengurangi polusi udara, terutama di pusat-pusat kota yang sering kali mengalami kemacetan parah. Selain itu, pembangunan jalur sepeda dan trotoar yang aman juga harus diprioritaskan untuk mendukung mobilitas ramah lingkungan yang dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem transportasi berbasis energi terbarukan, seperti menggunakan panel surya untuk penerangan di terminal dan halte, serta penggunaan kendaraan listrik di dalam sistem transportasi massal.

Bab 6: Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Transportasi

6.1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat

Pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan transportasi umum dan manfaat jangka panjangnya, seperti pengurangan kemacetan, polusi udara, dan efisiensi energi, sangat diperlukan. Kampanye yang mengedukasi masyarakat tentang manfaat menggunakan transportasi publik, seperti pengurangan biaya transportasi pribadi dan peningkatan kualitas udara, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.

Program pendidikan di sekolah-sekolah juga dapat memperkenalkan konsep transportasi ramah lingkungan dan mengajarkan pentingnya berbagi ruang jalan dengan moda transportasi lainnya. Selain itu, pemerintah bisa bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan sektor swasta untuk menyelenggarakan seminar dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penggunaan transportasi publik.

6.2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Transportasi

Masyarakat juga harus dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi sistem transportasi yang ada. Pemerintah daerah dapat mengadakan forum terbuka dan survei untuk mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai rute angkutan umum, waktu operasional, serta masalah yang dihadapi oleh pengguna transportasi umum. Dengan demikian, kebijakan yang diambil bisa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan memastikan bahwa sistem transportasi yang dikembangkan dapat mengakomodasi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau dengan kebutuhan khusus.

6.3. Meningkatkan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas transportasi untuk penyandang disabilitas merupakan aspek yang sering kali terabaikan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam hal fasilitas transportasi yang ramah disabilitas, seperti penyediaan lift di terminal atau halte, tempat duduk yang nyaman, dan ramp di kendaraan umum. Mengintegrasikan sistem transportasi yang inklusif akan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk mengakses fasilitas publik.

Analisis Sosial-Ekonomi Dampak Transportasi Umum

Pengaruh terhadap Mobilitas Sosial: Analisis tentang bagaimana sistem transportasi umum mempengaruhi mobilitas sosial masyarakat, terutama untuk kelompok berpendapatan rendah. Hal ini dapat mencakup akses ke tempat kerja, pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

Dampak terhadap Ekonomi Lokal: Transportasi umum dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal dengan membuka akses ke berbagai pusat perdagangan dan kawasan industri. Membahas potensi peningkatan ekonomi daerah sekitar stasiun atau terminal dapat memperkaya artikel.

2. Studi Kasus: Perbandingan dengan Kota Lain

Perbandingan dengan Kota Sejenis: Menyajikan studi kasus mengenai sistem transportasi umum di kota lain yang memiliki karakteristik geografis atau demografis serupa dengan Kabupaten Tangerang. Misalnya, perbandingan dengan kota-kota di sekitar Jabodetabek yang memiliki tantangan serupa dalam hal transportasi.

Pelajaran dari Kota Lain: Mencakup kebijakan atau proyek transportasi yang berhasil diterapkan di tempat lain, yang bisa dijadikan inspirasi atau referensi untuk perbaikan di Kabupaten Tangerang.

3. Proyeksi Pertumbuhan dan Pengembangan di Masa Depan

Proyeksi Pertumbuhan Populasi dan Transportasi: Mengingat tren urbanisasi yang cepat di Kabupaten Tangerang, penting untuk memperkirakan bagaimana kebutuhan transportasi akan berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Proyeksi pertumbuhan penduduk dan permintaan transportasi bisa memberikan wawasan tentang tantangan yang akan dihadapi.

Rencana Jangka Panjang: Menyertakan rencana pemerintah atau pihak terkait untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dalam jangka panjang, seperti rencana pembangunan jaringan kereta api yang lebih luas, penambahan armada BRT, atau pengembangan moda transportasi lainnya.

4. Dampak Lingkungan dari Transportasi Umum

Polusi dan Emisi: Pembahasan tentang bagaimana transportasi umum dapat membantu mengurangi polusi udara di Kabupaten Tangerang, serta pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan. Misalnya, dampak positif dari pengenalan kendaraan listrik atau penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Inisiatif Ramah Lingkungan: Apa saja langkah yang diambil untuk menjadikan transportasi umum lebih ramah lingkungan, seperti penerapan bus dengan emisi rendah atau penggunaan energi terbarukan di terminal.

5. Keterlibatan Stakeholder dan Pembiayaan

Peran Pemerintah Daerah: Menyertakan bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Tangerang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan sistem transportasi umum. Termasuk pembiayaan, regulasi, dan insentif untuk perusahaan transportasi.

Kerja Sama dengan Sektor Swasta: Diskusi tentang bagaimana sektor swasta (seperti operator bus atau penyedia teknologi) berkontribusi dalam pengelolaan sistem transportasi umum.

Penyertaan Anggaran Pemerintah dan Sumber Pembiayaan Lain: Menyajikan analisis tentang bagaimana transportasi umum dibiayai, baik melalui anggaran pemerintah, kerjasama publik-swasta, atau investasi asing.

6. Sistem Pembayaran dan Integrasi Antar Moda

Tantangan dalam Integrasi Pembayaran: Sistem pembayaran yang terintegrasi antar moda (angkot, bus, kereta) adalah faktor penting dalam kemudahan akses bagi pengguna. Pembahasan mengenai implementasi sistem pembayaran elektronik yang dapat digunakan di seluruh moda transportasi akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan.

Sistem Tiket dan Pemesanan Online: Pengembangan aplikasi atau sistem tiket berbasis aplikasi yang memungkinkan pengguna memesan tiket atau mengecek jadwal secara online. Ini juga dapat mengurangi kerumunan di terminal atau halte.

7. Masalah dan Solusi: Kualitas Layanan dan Kepuasan Pengguna

Evaluasi Layanan: Melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan transportasi umum yang ada, termasuk kepuasan pengguna, ketepatan waktu, kenyamanan, dan faktor keamanan. Memberikan solusi berdasarkan hasil evaluasi ini.

Tanggapan Pengguna: Menyertakan hasil survei atau wawancara dengan pengguna transportasi umum di Kabupaten Tangerang mengenai masalah yang mereka hadapi dan harapan mereka terhadap pengelolaan transportasi umum.

8. Pandangan Masyarakat dan Pengguna

Opini Masyarakat: Mencakup pandangan masyarakat terkait sistem transportasi yang ada, melalui survei atau wawancara dengan pengguna transportasi umum. Apa yang dirasakan mereka sebagai tantangan terbesar? Apa yang mereka anggap perlu diperbaiki segera?

Penutup

Pengembangan sistem transportasi umum di Kabupaten Tangerang memerlukan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan. Pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan transportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan inklusif. Peningkatan kualitas transportasi umum tidak hanya akan mengurangi kemacetan dan polusi udara, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat.

Untuk meningkatkan sistem transportasi umum di Kabupaten Tangerang, dibutuhkan perencanaan yang lebih matang dan integrasi antara berbagai moda transportasi. Pemerintah daerah perlu mengembangkan infrastruktur transportasi yang terjangkau, aman, dan ramah lingkungan. Selain itu, kebijakan yang mendukung kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat juga harus didorong untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan dalam artikel ini dapat menjadi panduan bagi pemangku kebijakan dan pihak terkait dalam merancang sistem transportasi yang lebih baik di Kabupaten Tangerang. Dengan pengelolaan yang tepat, pengembangan infrastruktur yang efisien, dan penerapan teknologi yang tepat, Kabupaten Tangerang dapat mewujudkan sistem transportasi umum yang lebih baik untuk masa depan.

Pengembangan sistem transportasi massal seperti BRT dan kereta ringan.
Pengintegrasian moda transportasi dengan sistem tiket yang terhubung.
Peningkatan fasilitas transportasi yang ramah difabel dan ramah lingkungan.
Peningkatan pengawasan dan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang.
Rekomendasi Kebijakan
- Kebijakan yang Mendorong Penggunaan Transportasi Umum: Menyusun rekomendasi untuk kebijakan publik yang dapat meningkatkan penggunaan transportasi umum, seperti pengurangan tarif untuk pengguna tertentu, penerapan sistem pembayaran yang lebih efisien, atau insentif bagi pengembang transportasi ramah lingkungan.
- Penataan Infrastruktur Jalan untuk Transportasi Umum: Mengusulkan kebijakan terkait perbaikan infrastruktur jalan untuk memberikan prioritas pada transportasi umum, seperti pembentukan jalur khusus bus atau trotoar yang lebih baik untuk pejalan kaki.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kabupaten Tangerang dapat memiliki sistem transportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 1: Jumlah dan Jenis Moda Transportasi Umum di Kabupaten Tangerang (2025)

Jenis Moda	Jumlah Unit	Rute yang Dilewati	Frekuensi Perjalanan	Kapasitas Penumpang
Angkutan Kota (Angkot)	1,200 unit	Kota Tangerang - Perumahan - Kawasan Industri	Setiap 10-15 menit	10-15 penumpang per unit
Bus Antar Kota	50 unit	Tangerang - Jakarta - Kabupaten Serang	Setiap 30 menit	30-40 penumpang per unit
Bus Trans Tangerang	20 unit	Kota Tangerang - Kawasan Pusat Bisnis	Setiap 20-30 menit	50-60 penumpang per unit
Kereta Rel Listrik (KRL)	6 lintasan	Serpong - Jakarta - Maja	Setiap 15-20 menit	300 penumpang per lintasan
Ojek Online	3,000 unit	Semua kawasan di Kabupaten Tangerang	Fleksibel (on-demand)	1-2 penumpang per unit

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2025

Tabel di atas memberikan gambaran umum mengenai berbagai jenis moda transportasi yang ada di Kabupaten Tangerang, termasuk jumlah unit yang tersedia, rute yang dilewati, frekuensi perjalanan, dan kapasitas penumpang yang diangkut. Data ini bisa memberikan wawasan lebih mendalam tentang ketersediaan transportasi umum di wilayah tersebut.

Tabel 2: Kendala Utama dalam Penggunaan Transportasi Umum di Kabupaten Tangerang (2025)

Kendala	Persentase Pengguna yang Mengalami	Deskripsi
Keterbatasan Jaringan Rute	35%	Banyak wilayah pinggiran tidak terjangkau oleh transportasi umum atau hanya diakses dengan angkot yang tidak terjadwal.
Kualitas Kendaraan yang Buruk	25%	Banyak angkutan umum yang sudah uzur dan tidak nyaman untuk digunakan dalam perjalanan jauh.
Kemacetan Lalu Lintas	20%	Kendaraan pribadi dan transportasi umum terjebak dalam kemacetan, mengurangi efisiensi waktu perjalanan.
Kesulitan Akses ke Terminal/Halte	10%	Tidak semua wilayah memiliki akses mudah ke terminal atau halte angkutan umum yang teratur.
Tingginya Biaya Transportasi Pribadi	10%	Masyarakat cenderung menggunakan kendaraan pribadi karena transportasi umum dianggap kurang efisien dan nyaman.

Sumber: Survei Pengguna Transportasi Kabupaten Tangerang, 2025

Tabel ini memperlihatkan kendala utama yang dihadapi oleh pengguna transportasi umum di Kabupaten Tangerang, dengan persentase pengguna yang mengalami masing-masing masalah. Dengan informasi ini, kita dapat memahami apa saja masalah yang perlu diperbaiki dalam sistem transportasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Referensi:

Buku:

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022). Pedoman Perencanaan Transportasi Perkotaan. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.
Haryanto, A. (2020). Transportasi Umum di Indonesia: Tantangan dan Solusi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Artikel Jurnal:

Sari, D. P., & Nugroho, Y. (2021). "Analisis Kinerja Angkutan Kota di Kabupaten Tangerang". Jurnal Transportasi Indonesia, 15(2), 45-58.
Prasetyo, B., & Wulandari, R. (2022). "Evaluasi Sistem Transportasi Umum di Kabupaten Tangerang". Jurnal Perhubungan, 18(1), 23-35.

Peraturan dan Dokumen Resmi:

Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Wilayah Kabupaten Tangerang.
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang 2020-2025. (2020).

Sumber Daring:

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. (2025). "Kebijakan Transportasi Tangerang". Diakses dari https://dishubtangerang.id/2025/02/kebijakan-transportasi-tangerang/
Tangerang Regency. (2025). "Transportation in Tangerang Regency: Current Services and Future Developments". Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Tangerang_Regency
Tangerang City Government. (2024). "Layanan Transportasi Umum di Kota Tangerang Akan Terintegrasi dengan Jakarta". Diakses dari https://bantenhits.com/2024/10/19/layanan-transportasi-umum-di-kota-tangerang-akan-terintegrasi-dengan-jakarta/

Sistem Transportasi Umum di Kabupaten Tangerang: Analisis Kritis